Awal tahun 2014
ini, rakyat dikejutkan dengan naiknya harga tabung elpiji 12 kg. Sebab,
kenaikan harga dari Rp 85ribu/ tabung menjadi hampir kurang lebih Rp 14
rb/tabung jelas sangat mencekik rakyat. Kenaikan harga yang diumumkan oleh
Pertamina ini pun mengundang protes dari menteri-menteri terkait, dan juga
Presiden. Presiden SBY pun turun tangan setelah kenaikan harga ini diumumkan,
ia meminta kepada Pertamina untuk meninjau ulang kenaikan harga elpiji tersebut
karena dinilai akan semakin mencekik rakyat. Hingga akhirnya, Pertamina pun
merevisi kenaikan harga menjadi Rp 89ribu/kg sampai Rp 120rb/kg. Jika kita
perhatikan, meskipun Pertamina telah merevisi harga kenaikan tabung elpiji,
tetap saja ini menambah beban penderitaan rakyat. Seharusnya yang dilakukan
oleh pemerintah justru menghentikan kenaikan harga ini. Bahkan di sejumlah
wilayah di Indonesia, harga gas elpiji tetap melambung tinggi dengan alasan
para distributor telah membeli tabung elpiji 12kg dengan jumlah yang besar,
sehingga akan merugikan jika dijual dengan harga revisi.
Jika kita lihat
posisi Pertamina pada saat ini, seolah-olah mereka menjadi satu-satunya yang
tertuduh bersalah atas kenaikan harga yang terjadi. Padahal, pemerintah pun
tentunya punya andil besar, apalagi Pertamina telah dilepas oleh pemerintah
sehingga menjadi sebuah korporat, mereka pun bersaing ketat dengan perusahaan
migas-migas lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Seharusnya pemerintah bisa
menggagalkan kenaikan harga elpiji tersebut jauh-jauh hari. Anehnya, pemerintah malah baru bertindak ketika harga
telah naik, dan mereka bertingkah seolah pahlawan kesiangan bagi rakyat. Akan
tetapi percuma saja, meskipun Pertamina telah merevisi harga, rakyat akan tetap
menjerit karena kenaikan harga tidak hanya terjadi di satu aspek saja. Kenaikan
harga terjadi hampir di semua aspek, apalagi ditambah dengan melemahnya nilai
rupiah terhadap dollar semakin membuat harga-harga barang tidak terkendali.
Apa yang salah? Tentunya kebijakan yang dibuat oleh penguasa negeri ini telah menyeret rakyat pada penderitaan yang tiada akhir. Kebijakan penguasa yang lebih pro asing/swasta membuat Indonesia, sebagai negeri yang kaya akan sumber daya alam, semakin terjajah. Selain itu, kejahatan sebenarnya adalah di tangan pemerintah dan ekonom negeri ini yang membiarkan sistem ekonomi liberal berkuasa. Termasuk membiarkan hajat hidup orang banyak – seperti migas – dikuasai asing, dan tidak diberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat. Pemerintah dalam sistem ekonomi liberal memang tidak memposisikan diri sebagai pelayan dan pengurus rakyat. Karena berlaku prinsip survival of the fittest. Hanya yang kuat yang bertahan. Jadi tak ada hubungan ri’ayah (pelayanan) dari negara kepada publik. Tragisnya lagi, pemerintah lebih mempertahankan kebijakan mengekspor gas alam dalam jumlah besar ke luar negeri, membiarkan negeri ini defisit gas. Dan yang paling tidak waras, harga jual gas ke negara lain jauh lebih murah ketimbang harga jual ke rakyat sendiri. Produksi gas alam dari blok Tangguh ke Cina diobral habis-habisan. Harga gas ke Fujian China hanya US$ 3,45 per MMBTU, sementara harga gas ekspor Indonesia ke luar negeri di atas US$ 18 per MMBTU sedangkan harga gas domestik US$ 10 per MMBTU. Artinya harga gas untuk warga Cina di RRC hanya seperempat harga gas untuk rakyat sendiri. Beruntunglah rakyat RRC karena mereka hidup makmur disubsidi oleh pemerintah Indonesia.
Itulah yang terjadi di negeri-negeri yang menganut kapitalisme. Padahal sesungguhnya, jika kita merunut pada sistem syariat Islam, maka migas itu adalah milik rakyat yang wajib dikelola oleh pemerintah dan tidak boleh diserahkan kepada swasta apalagi asing. Pemerintah wajib untuk melayani kebutuhan masyarakatnya, sehingga jika digunakan sistem syariah maka harga elpiji semacam ini akan mudah dan murah didapatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, sudah saatnya kita terapkan Islam di bumi Allah ini, karena hanya dengan Islam yang diterapkan secara menyeluruh itulah seluruh umat akan merasakan kesejahteraan yang nyata, yaitu dalam naungan Khilafah Islamiyah.
Wallahu’alam bisshawab
Tidak ada komentar:
Posting Komentar